Mengenalkan Rukun Wakaf dan Kriteria Waqif Kepada Masyarakat

Rumahinfaq.or.id – Jika kita berbicara zakat, shodaqoh, dan infaq, maka wakaf akan menjadi paket komplit dari istilah yang sangat dekat dengan ajaran Islam itu. Namun, tidak sedikit umat Muslim yang tidak mengenal rukun wakaf.

Padahal rukun dan syarat wakaf adalah hal yang sangat penting dalam wakaf. Bahkan tanpa adanya rukun wakaf, maka wakaf yang dilakukan tidak akan sah atau batal.

Rukun Wakaf
Rukun Wakaf

Oleh karena itu, mengenal rukun wakaf sangatlah penting apalagi di tenggah umat yang masih tidak terlalu akrab dengan wakaf sebagaimana zakat, shodaqoh dan infaq.

Berikut ini akan kami paparkan penjelasan mengenai rukun wakaf, yaitu;

Rukun Wakaf

Wakaf memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan wakaf. Dan wakaf akan dikatakan sah jika telah memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam ilmu fiqh wakaf memiliki 4 macam rukun, yaitu;

Waqif

Waqif adalah istilah untuk orang-orang yang melakukan wakaf atau orang yang mewakafkan hartanya. Dalam mewakafkan hartanya seseorang harus memenuhi beberapa kriteria atau yang disebut dengan legal competent (kamalul ahliyah).

Ada 4 kriteria yang harus dipenuhi oleh waqif dalam membelanjakan hartanya dalam melakukan wakaf atau tasharruf al-mal ialah merdeka, berakal sehat, dewasa atau baligh dan tidak berada dalam kondisi dibawah pengampuan.

Jika seseorang yang melakukan wakaf, maka harta itu akan berpindah tangan kepada penerima wakaf tersebut. Akan tetapi, pemindahan status harta tersebut masih menimbulkan perbedaan pendapat di antara para ulama, yaitu;

1. Abu hanifah

Abu Hanifah berpendapat bahwa status harta yang digunakan dalam wakaf tetap dimiliki oleh pemilik harta yang melakukan wakaf atau waqif atau orang yang mewakafkan hartanya.

Pendapat tersebut berdasar keterkaitan pada kekuasaan yang dimiliki waqif dalam mentasharufkan atau membelanjakan harta wakafnya sesuai dengan apa yang diinginkannya.

Seperti menghibahkan hartanya, menjualnya atau mewariskan kepada anak cucunya. Sebab Abu Hanifah berpandangan bahwa wakaf dimisalkan seperti pinjam-meminjam atau ariyah.

Ariyah atau pinjam-meminjam ialah benda yang berada di tangan penerima pinjaman sebagai pihak yang dapat mengambil manfaat dari harta atau benda yang dipinjamkan atas dirinya.

Baca juga: Mengenal Muzakki, Orang yang Diwajibkan Zakat atas Hartanya

Menurut Abu Hanifaq, kepastian hukum dalam wakaf hanya ada dalam 3 hal, yaitu:

  1. Wakaf yang dilakukan untuk masjid
  2. Wakaf ketika hakim sudah memutuskannya
  3. Wakaf wasiat atau wakaf yang memiliki hubungan dengan kematian si pemberi wakaf atau waqif.

2. Imam Malik

Imam malik juga memiliki pendapat yang sama dengan Abu Hanifah, yaitu harta yang dilakukan wakaf atasnya tetap dimiliki oleh pemberi wakaf atau orang yang mewakafkan hartanya atau waqif.

Pendapat Imam Malik ini menimbulkan perpedaan antara wakaf muabbad dan wakaf muaqqat. Wakaf muabbad atau harta yang diwakafkan akan putus dari waqif atau kepemilikan harta tersebut putus atau sudah berpindah tangan.

Sedangkan wakaf muaqat adalah harta yang dilakukan wakaf atasnya masih dimiliki oleh waqif atau kepemilikan hartanya masih ada pada waqif.

Pendapat Imam Malik ini diambil berdasarkan hadits Umar yang menjelaskan tidak dimiliki selamanya harta yang diwakafkan.

Pendapat tentang status harta yang diwakafkan disepakati oleh semua ulama selain yang 2 pendapat di atas. Kesepakatan akan kepemilikan harta tersebut putus dari waqif atau berpindah tangan dan harta yang diwakafkan berpindah menjadi milik Allah.

Sedangkan Imam Syafi’i memberikan persamaan wakaf dengan al-‘itq atau memerdekakan budak. Maksudnya, ketika budak dimerdekakan oleh tuannya, maka dirinya menjadi milik Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Baca juga: Mengupas Siapa Saja yang Termasuk Dalam Golongan Mustahiq Zakat

Mauquf ‘alaih

Istilah mauquf ‘alaih digunakan untuk orang yang diberi kepercayaan atas harta yang diwakafkan oleh waqif atau orang yang menerima amanat harta wakaf.

Dalam literatur fiqh mauquf ‘alaih diartikan sebagai orang yang diberi kewenangan dalam mengelola harta wakaf. Mauquf ‘alaih juga sering disebut dengan istilah nadzir. Mauquf ‘alaih juga dimaknai dengan orang diperuntukkan harta wakaf.

Akan tetapi dalam literatul fiqh arti mauquf ‘alaih sebagai nadzir tidak mendapatkan bagian yang cukup dalam pembahasan yang detail yang dilakukan oleh para ahli fiqh, terutama tentang keberadaan mauquf ‘alaih.

Hal demikian terjadi karena adanya pengaruh yang disebabkan oleh unsur kebaikan atau tabarru’. Kebaikan tersebut meliputi hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dan sosial atau umum.

Dikecualikan di dalam tabarru’ atau kebaikan tersebut dalam hal-hal yang bertentangan dengan ideology Islam dan maksiat.

Selain itu, ketidakmendapatkan bagian dalam pembahasan oleh ahli fiqh tersebut juga disebabkan adanya pemahaman mengenai wakaf yang merupakan akad sepihak yang di dalamnya tidak dibutuhkan qabul.

Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa wakaf diperbolehkan dilakukan untuk diri sendiri. Dan hukum wakaf tersebut adalah boleh dilakukan.

Adanya keyakina nadzir, Tuti A. Najib & Ridwan al-Makassary menulis di halaman ke-39 di buku Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Sosial di Indonesia (2006) bahwa Imam Nawawi mengemukkan sah hukum wakaf yang diberikan kepada kafir dzimmi.

Baca juga: Wakaf 10.000 Manfaat Sampai Ke Syurga

Sah hukum wakaf tersebut ketika waqif memenuhi 2 syarat, yaitu sebagai berikut;

  • Orang yang menerima harta atau benda yang diwakafkan kepada nadzir bukanlah dalam bentuk hal yang berkaitan dengan ibadah bagi Muslim. Seperti wakaf al-Quran yang diperuntukkan nadzir kaum kafir dzimmi.
  • Nadzir tidak memanfaatkan objek wakaf atau harta wakaf untuk kepentingan yang berkaitan dengan keyakinan dari pihak nadzir yaitu kaum kafir dzimmi.

Seperti contoh dalam wakaf yang difasilitasi oleh nadzir kafir dzimmi untuk pembangunan gereja.

Mauquf

Harta benda yang diwakafkan oleh waqif disebut dengan istilah mauquf. Harta benda yang dapat dikategorikan dalam harta benda yang dapat diwakafkan dilihat pada;

1. Jenis Harta

Harta benda yang akan diwakafkan dapat dilihat dari jenis harta, apakah harta tersebut termasuk harta benda yang bergerak atau harta benda yang tidak bergerak, atau juga bisa dari kedua-duanya.

Dalam hal ini, Madzhab Syafi’iyah dan Hanbaliyah berpendapat dengan konservatif, yaitu harta benda yang diwakafkan hanya diperbolehkan pada harta benda yang tidak bergerak.

Sementara Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat dengan kecenderungan yang membolehkan wakaf dengan harta benda yang bergerak.

Ternyata, perbedaan pendapat ini ada karena adanya perbedaan dalam penafsiran akan dzat atau manfaat harta benda yang akan diwakafkan. Jika dilihat dari dzat harta benda, maka harta benda yang tidak bergerak lebih tepat.

Sedangkan, jika manfaat harta benda yang dilihat, maka harta benda yang bergerak yang sesuai.

Kewenangan waqif atas harta yang sudah diwakafkan yang sesuai denga hadits Umar meliputi 3 tindakan, yaitu dijual, dihibahkan atau menjadi warisan.

Dalam hal ini, Abu Hanifah berpendapat bahwa harta yang diwakafkan tersebut masih dimiliki oleh waqif. Sehingga, waqif memiliki hak atas harta tersebut seperti untuk dijual, dihibahkan dan dijadikan warisan.

Termasuk juga harta yang sudah diwakafkan tersebut dapat didayagunakan oleh waqif. Pendapat Abu Hanifaq sedikit berbeda dengan Imam Malik, walau harta wakaf tersebut masih dimiliki oleh waqif.

Akan tetapi menurut Imam Malik, harta yang sudah diwakafkan tidak lagi ada hak atas waqif dalam mendayagunakan harta yang sudah diwakafkan tersebut untuk digunakan secara pribadi dalam segala bentuk pendayagunaan.

Sedangkan Syafi’I danHanbali berpendapat bahwa dengan putusnya hak kepemilikan harta yang sudah diwakafkan dengan waqif menyebabkan putus pula hak waqif menyata- kan putusnya kepemilikan harta wakaf dengan wakif sehingga wakif terputus haknya terhadap harta wakaf.

2. Keabadian objek wakaf

Keabadian objek wakaf memiliki keterkaitan dengan harta benda yang diwakafkan adalah harta benda yang bergerak. Sehingga, harta benda yang bergerak yang diwakafkan harus melekat dengan harta benda yang tidak bergerak.

Sebagai contoh, wakaf alat pertanian yang memmiliki kaitan dengan sawah.

Selain ke-2 hal di atas, ada hal yang lain mnegenai mauquf ini, yaitu perubahan pada peruntukan. Ketika harta benda yang diwakaf sudah tidak memiliki manfaat atau berkurang manfaatnya, maka akan terjadinya perubahan.

Dalam hal boleh atau tidak bolehnya perubahan tersebut terjadi, para ulama fiqh berbeda pendapat, yaitu;

1. Syafi’i dan Malik

Kedua ulama tersebut berpendapat bahwa harta benda yang diwakafkan yang sudah berkurang nilai manfaat atau sudah tidak memiliki fungsi atau tidak dapat digunakan lagi, maka harta tersebut tidak boleh dijual, atau diganti atau ditukar.

Dan juga tidak boleh dipindahkan, namun dibiarkan tetap pada keadaannya. Pendapat ini berlandaskan makna tersurat pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yaitu harta tidak diperbolehkan untuk dijual, dihibahkan dan diwariskan.

Walaupun perubahan tersebut cukup sulit, namun keadaan darurat dan prinsip mashlahah dapat menjadi penyebabnya perubahan tersebut. Hal itu bersandar pada manfaat harta wakaf harus terus belangsung atau sebagai sadaqah jariyah.

2. Imam Ahmad

Harta benda yang diwakafkan dapat dijual, ditukar, diganti atau dipindahkan dan menggunakan hasilnya tersebut untuk kepentingan wakaf kembali, begitulah Imam Ahmad berpendapat.

Sedangkan kedua murid Imam Abu Hanifa, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad. Abu Yusuf berpendapat bahwa harta benda yang diwakafkan tersebut dapat djual untuk digunakan kembali hasilnya.

Dan Muhammad berkata bahwa harta benda tersebut kembali kepada pemiliknya atau pemberi wakaf atau waqif.

Shighat

Shighat atau ikrar atau pernyataan waqif yang dilakukan ketika wakif hendak mewakafkan atau menyerahkan hartanya untuk wakafkan. Masalah shighat ini ada beberapa perbedaan pendapat.

Pernyataan tersebut dapat berupa lisan, kinayah atau tindakan. Sedangkan dalam masalah akad wakaf, dikatakan bahwa semua madzhab berpendapat tentang wakaf sebagai akad tabarru’.

Akad tabarru’ adalah transaksi yang dilakukan secara sepihak itu sah, sebab suatu akad dicukupkan pasa ijab dari waqif dan tidak mmebutuhkan qabul dari penerima. Akad juga bukan syarat dalam akad wakaf.

Sebab dalam wakaf ada istilah hukum tasharruf atau kehendak tindakan dalam hukum berasal dari pihak yang memiliki kepentingan, walau pernyataan yang dilakukan berasal dari satu pihak saja.

Menurut al-Kabisi bahwa wakaf adalah akad pelimpahan atau al-‘iqra’. Sebab dalam wakaf ada fokus yang hanya untuk pendayagunaan yang bersifat sosial yang memiliki perspektif akan kebutuhan yang berkaitan juga dengan sosial bukan kontraktual.

Demikianlah pemaparan kami mengenai rukun dalam melakukan wakaf. Semoga bermanfaat.

Donasi



Tinggalkan Balasan

Open chat
Butuh Bantuan?
Assalamu'alaikum
Ada yang bisa kami bantu ?