Wakaf Tanah untuk Kepentingan Umum Beserta Langkah-Langkahnya

Rumahinfaq.or.id – Tanah juga termasuk harta yang bisa digunakan untuk wakaf dan wakaf ini sudah sering terjadi di tengah Masyarakat. Tapi, tidak sedikit dari para pewakaf yang belum mengetahui aturan-aturan dalam wakaf tanah ini.

Jika ditanyakan apakah aturan-aturan dalam wakaf tanah itu penting, maka jawabannya sudah pasti tentu sangat penting. Karena aturan-aturan ini juga akan membawa pengaruh pada sah atau tidaknya wakaf tersebut.

wakaf tanah
wakaf tanah

Sehingga tidak ada salahnya membahas tentang aturan-aturan dalam wakaf tanah, bahkan bisa dikatakan pembahasan tentang ketentuan dalam wakaf tanah itu penting.

Tanah termasuk jenis harta yang tidak bergerak seperti halnya rumah, kios, ruko atau banguan komersial lainnya, dan bangunan saranan publik. Sehingga memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum diwakafkan.

Ketentuan dalam wakaf tanah ini bisa saja berupa ketentuan dalam syar’i atau peraturan dalam perwakafan. Tujuan dari terpenuhinya aturan-aturan tersebut ialah perwakafan yang dilakukan bisa terlaksana secara tertib.

Beberapa ketentuan atau aturan-aturan melewati beberapa langkah agar tujuan tanah diwakafkan tercapai. Tujuan tanah wakaf untuk kepentingan umum ini memiliki beberapa langkah yang harus dipenuhi.

Baca juga: Mengenalkan Rukun Wakaf dan Kriteria Waqif Kepada Masyarakat

Yokk, simak penjelasan berikut!!!

A. Langkah Pertama

Langkah pertama yang harus ditempuh oleh wakif dalam wakaf tanah ialah harus mengutarakan keinginannya kepada nadzir dihadapan penjabat yang mengurus pembuatan akta tanah tersebut atau PPAIW.

Pernyataan atas keinginan atau ikrar wakaf tanah tersebut disampaikan melalui lisan secara tegas dan jelas di Kantor Urusan Agama setempat.

Pernyataan atau ikrar wakaf tanah tersebut harus disaksikan tidak kurang dari dua orang saksi.

Jika berbicara tentang saksi dalam wakaf, maka sebaiknya kita merujuk kepada kalamullah di ayat ke-282 surah Al-Baqarah. Ayat tersebut berbunyi;

وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ەۗ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

….dan ketika kamu melakukan jual beli, ambillah saksi. Dan janganlah mempersulit penulis dan saksinya. Sebab jika kamu berbuat demikian, maka itu sebuah kefasikan yang kamu perbuat. Maka, bertakwalah kepada Allah, dan Sungguh Allah itu Maha Mengetahui segala hal.

Saksi dalam wakaf sangatlah perlu, yang demikian dilakukan untuk mencegah dan menghindari penerima wakaf untuk melakukan pengkhianatan dan agat penerima wakaf tetap amanat.

Saksi tidak hanya bertujuan untuk menhindari terjadinya penghianatan di pihak penerima wakaf tapi juga dapat menjadi kunci ketika terjadi masalah dari pihak pewakaf di kemudian harinya.

Di ayat sebelumnya atau lebih tepat 281, dijelaskan tentang jumlah saksi dengan minimal 2 orang. Agar ketika yang satu lupa, maka yang lain mengingatkannya.

Dan ketentuan saksi yang harus terdiri dari 2 orang laki-laki dewasa dan berakal, jika tidak ada maka satu lak-laki dan 2 orang perempuan dewasa dan berakal dan beberapa ketentuan saksi lainnya.

Adapun kententuan lain yang harus dipenuhi oleh pewakaf atau wakif ialah beberapa surat yang harus diserahkan kepada Penjabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang sering disingkat dengan PPAIW.

Berikut daftar surat-surat yang harus diikutsertakan oleh pewakaf ketika akan melakukan wakaf tanag, yaitu;

  1. Pewakaf harus menunjukkan sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah yang sejenisnya.
  2. Pewakaf harus menyertakan surat keterangan yang berasal dari Kades (Kepala Desa), Kepala Kecamatan setempat yang akan menguatkan keterangan yang benar atas kepemilikan tanah.
  3. Serta kondisi tanah yang tidak tersangkut dengan kasus sengketa atau sejenisnya.
  4. Pewakaf harus menyertakan surat keterangan yang berisi pendaftaran tanah yang akan diwakafkan.
  5. Pewakaf harus mendapatkan izin dari bupati atau walikota, kepala daerah, kepala Sub Direktorat Agraria setempat.

Ternyata serangkai langkah yang harus ditempuh oleh pewakaf atau wakif tersebut sudah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang wakaf.

Dikatakan bahwa pembuatan Akta Ikrar Wakaf atas harta yang berjenis harta benda tidak bergerak wajib melengkapi persyaratan yaitu menyerahkan sertifikat hak atau tanda bukti atas kepemilikan tanah yang akan diwakafkan.

Sehingga tanah yang sudah diwakafkan tidak dapat dipindahkan kepemilikannya atau statusnya dalam bentuk apapun. Semua itu sudah diatur di dalam aturan hukum Indonesia.

Selain UU Nomor 41 Tahun 2004 yang berbicara tentang Wakaf, ada regulasi lain yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang berisi tentang Perwakafan Tanah Milik.

B. Langkah kedua

Lalu, langkah selanjutnya setelah langkah pertama terpenuhi ialah menuangkan ikrar tersebut dalam bentuk AIW atau Akta Ikrar Wakaf.

Ada beberapa informasi yang dimuat dalam Akta Ikrar Wakaf atau AIW tersebut, ialah sebagai berikut;

  • Identitas seperti nama dan lain halnya tentang wakif
  • Identitas seperti nama dan lain halnya tentang nadzir
  • Data dan keterangan tentanf harta benda yang akan diwakafkan
  • Kepada siapa harta benda wakaf akan diberikan atau peruntukannya.
  • Informasi tentang jangka waktu yang dipakai dalam pelaksanaan wakaf tersebut.

C. Langkah Ketiga

Lalu, langkah terakhir ada pada nadzir, yang diatur di dalam Pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 2004, yang berbicara tentang kewajiban nadzir atas tanah yang diwakafkan.
Kewajiban nadzir tersebut yang berkaitan dengan wakaf tanah ialah meliputi:

1. Pengelolaan administrasi atas tanah diwakafkan
2. Melakukan pengembangan atas tanah yang diwakafkan
3. Melakukan pengawasan atas tanah yang diwakafkan
4. Nadzir memiliki kewajiban untuk melindungi tanah yang diwakafkan

Kewajiban nadzir di atas juga berlaku untuk harta wakaf lainnya. Sehingga dalam melakukan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam pasal 11 di atas, nadzir memiliki hak yang ada dalam pasa 12.

Dalam pasal 12, nadzir bisa menerima imbalan atas hasil bersih dari pengelolaan dan pengembangan yang dilakukannya atas tanah yang diwakafkan.

Nominal imbalan yang akan didapatkan oleh nadzir tersebut tidaklah melebihi 10 persen. Tidak hanya itu, hak nadzir tersebut juga bisa tercabut jika memenuhi beberapa kriteria.

Penasaran, apa saja kriteria yang akan mencabut hak nadzir ???

Ada syarat yang akan mencabut hak nadzir yang tercantum dalam pasal 12 UU Nomor 41 Tahun 2004 tersebut, yaitu;

1. Nadzir yang bertanggung jawab atas wakaf tersebut meninggal dunia.
2. Nadzir yang bertanggung jawab atas wakaf tersebut dibubarkan, jika nadzir tersebut dalam bentuk badan atau organisasi.
3. Nadzir meminta sendiri atau atas permintaan dari nadzirnya sendiri.
4. Nadzir yang bertanggung jawab atas wakaf tersebut tidak melakukan tugasnya sebagai nadzir.
5. Nadzir yang bertanggung jawab atas wakaf tersebut dihukum pidana.

Taukah bahwa dengan produktifnya tanah yang diwakafkan tersebut akan mendatangkan kebaikan dan pahala untuk pewakaf atau wakif dan penerima harta wakaf atau mauquf ‘alaih???

Demikianlah pemaparan kami mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mewakafkan harta dengan jenis harta yang tidak bergerak, yaitu tanah.

Semoga artikel ini bermanfaat untuk #sahabatrumi.

Donasi



Tinggalkan Balasan

Open chat
Butuh Bantuan?
Assalamu'alaikum
Ada yang bisa kami bantu ?